PALU, SUARA NUSANTARA PALU— Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD Sulteng dalam memperjuangkan kepentingan daerah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul pertemuan dan komunikasi yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama jajaran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Ketua Pelopor Pemuda Tadulako Sulteng, Idrus Latopada, menilai upaya pemerintah daerah dan lembaga legislatif tersebut merupakan bagian penting dari perjuangan untuk memperoleh pembagian DBH yang dinilai lebih proporsional bagi daerah penghasil sumber daya alam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengapresiasi langkah Gubernur bersama DPRD Sulteng yang terus memperjuangkan kepentingan daerah. Bagi kami, persoalan DBH tidak hanya menyangkut angka dalam anggaran, tetapi berkaitan langsung dengan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujar Idrus.
Ia mengatakan Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis dalam sektor pertambangan dan hilirisasi, khususnya komoditas nikel di wilayah Morowali dan Morowali Utara serta potensi pertambangan lainnya.
Oleh karena itu, menurut Idrus, diperlukan kebijakan pembagian hasil yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi daerah penghasil.
Pelopor Pemuda Tadulako juga meminta agar proses revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 dapat segera memperoleh kejelasan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap proses revisi tersebut tidak berhenti pada pembahasan atau komunikasi politik saja. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjutnya,” katanya.
Idrus menambahkan, apabila perjuangan DBH menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, manfaatnya diharapkan dapat mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, penciptaan lapangan kerja hingga program pemberdayaan masyarakat dan pemuda.
Ia pun mengajak organisasi kepemudaan dan seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Tengah untuk mengawal proses tersebut secara konstruktif, sekaligus tetap menghormati mekanisme dan kewenangan pemerintah pusat.
“Yang kami inginkan adalah perjuangan ini terus dikawal secara bersama-sama dan transparan. Harapannya, kebijakan DBH nantinya benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” tutup Idrus.
Penulis : Anjasman/Redaksi
Editor : SN PALU
Sumber Berita: Liputan
Loading ...