PALU, SUARA NUSANTARA PALU,22 Agustus 2026 — Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani, nelayan, masyarakat adat, dan buruh sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan.
Semangat tersebut merujuk pada gagasan yang disebut sebagai warisan perjuangan Bung Zhen Kinempole, yang menjadi salah satu rujukan gerakan kepemudaan di Sulawesi Tengah. Semangat yang digaungkan adalah, “Negara maju dan demokratis, rakyatnya bekerja dan sejahtera.”
Pernyataan itu disampaikan Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah di Palu, Sabtu (22/8/2026), di tengah perhatian terhadap persoalan konflik agraria dan kondisi ketenagakerjaan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelopor Pemuda Tadulako menyoroti dua persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Pertama, persoalan agraria, termasuk konflik lahan dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian. Kedua, persoalan kesejahteraan buruh, khususnya terkait jam kerja, upah, serta jaminan sosial di sektor industri.
Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyebut data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama KPK dan ATR/BPN mencatat terdapat 76 kasus konflik agraria di 11 kabupaten. Konflik itu disebut melibatkan 128 desa, berdampak terhadap lebih dari 10.000 kepala keluarga, serta berkaitan dengan lahan sengketa yang mencapai sekitar 221 ribu hektare.
Data tersebut menjadi perhatian karena konflik agraria memiliki dampak langsung terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada tanah dan sumber daya agraria. Namun, penyelesaian setiap kasus tetap perlu dilakukan berdasarkan data, ketentuan hukum, serta pemeriksaan terhadap masing-masing pihak yang berkepentingan.
Pelopor Pemuda Tadulako menilai sektor pertanian dan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam menopang perekonomian Sulawesi Tengah. Karena itu, menurut mereka, peningkatan pembangunan daerah perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang bekerja di kedua sektor tersebut.
Untuk memperkuat hal itu, Pelopor Pemuda Tadulako mengusulkan tiga langkah kepada pemerintah.
Pertama, memperkuat kebijakan perlindungan bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat agar memperoleh kepastian hukum dalam penguasaan, pengelolaan, serta pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria sesuai peraturan perundang-undangan.
Kedua, memastikan pemenuhan hak dasar pekerja, antara lain jam kerja sesuai ketentuan, upah yang layak, serta jaminan sosial bagi buruh di berbagai sektor usaha, termasuk perusahaan yang dikelola korporasi.
Ketiga, mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria dan perangkat daerah terkait dalam penanganan konflik agraria melalui dialog, verifikasi data, mediasi, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Pelopor Pemuda Tadulako juga mengajak pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dengan kelompok masyarakat dan organisasi kepemudaan untuk membahas berbagai persoalan tersebut secara konstruktif.
“Kami percaya Pemprov di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Anwar Hafid memiliki komitmen yang sama. Mari kita duduk bersama. Tujuan kita satu, membangun Sulteng yang adil, di mana petani bisa bertani dengan tenang dan buruh bisa bekerja dengan sejahtera,” ujar Zhen Kinempole, Kepala Departemen Penguatan Kelembagaan dan Gerakan Rakyat Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan, pihaknya berharap penyelesaian persoalan agraria dan ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka, dialogis, serta tetap menghormati hak seluruh pihak.
Dengan pendekatan tersebut, Pelopor Pemuda Tadulako berharap pembangunan Sulawesi Tengah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian maupun industri memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang memadai.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : SN PALU
Sumber Berita: Liputan
Loading ...