TOLITOLI — SUARA NUSANTARA PALU — Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Tolitoli kembali mendapat perhatian. Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Tengah meminta aparat terkait menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ketua LIN Sulawesi Tengah, Akp. (P) Lukman Hadi, mengatakan pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Hermawan terkait persoalan tersebut pada Senin, 21 September 2026.
Menurut Lukman, upaya komunikasi dilakukan melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon. Namun, hingga informasi tersebut disampaikan kepada media, ia mengaku belum memperoleh tanggapan dari Kapolres Tolitoli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah berupaya menghubungi untuk meminta klarifikasi terkait persoalan distribusi solar subsidi yang menjadi perhatian masyarakat. Namun belum mendapatkan respons,” kata Lukman.
LIN Sulteng menyebut sorotan tersebut berkaitan dengan informasi mengenai antrean kendaraan serta dugaan pola pengisian solar subsidi yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.
Tiga SPBU Disebut dalam Pemantauan
Lukman menyebut terdapat tiga SPBU di Tolitoli yang menjadi perhatian LIN Sulteng, yakni SPBU Jalan Baru di Kelurahan Sidoarjo, SPBU Sandana di Kecamatan Galang, serta SPBU Dalam Kota di Kecamatan Baolan.
Dari informasi yang diterima LIN, terdapat kendaraan tertentu yang diduga melakukan pengisian solar subsidi secara berulang. LIN juga mempertanyakan kapasitas tangki kendaraan yang digunakan dalam aktivitas pengisian tersebut.
Namun demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan mengenai adanya pelanggaran. Verifikasi lebih lanjut diperlukan melalui pemeriksaan pihak kepolisian, pengelola SPBU, Pertamina Patra Niaga maupun instansi berwenang lainnya.
Persoalan antrean BBM subsidi di Tolitoli sebelumnya juga menjadi perhatian masyarakat. Laporan mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya saat pengisian solar subsidi, mencuat pada pertengahan September 2026.
Minta Penelusuran Tidak Berhenti di Lapangan
LIN Sulteng meminta apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, aparat melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM subsidi.
Menurut Lukman, pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada konsumen yang melakukan pengisian di lapangan. Aspek lain seperti penggunaan QR Code atau barcode, volume penyaluran, frekuensi pengisian, hingga kepatuhan pengelola SPBU terhadap ketentuan distribusi BBM subsidi juga dinilai perlu diperiksa.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran, kami berharap proses hukum dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya.
LIN Sulteng juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak Polda Sulawesi Tengah mengenai persoalan tersebut. Dalam komunikasi itu, menurut keterangan LIN, AKBP Hasnun mengarahkan agar dugaan penyimpangan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum serta dikoordinasikan dengan pimpinan Polda Sulteng.
Keterangan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan anggota kepolisian dalam dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi. Setiap dugaan keterlibatan aparat tetap memerlukan bukti serta pemeriksaan resmi dari institusi yang berwenang.
Pertamina Perketat Pengawasan SPBU
Secara terpisah, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebelumnya menyampaikan bahwa pengawasan terhadap SPBU terus dilakukan. Sepanjang 2026, Pertamina memberikan sanksi pembinaan kepada 86 SPBU di wilayah Sulawesi sebagai tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi operasional.
Pertamina menyatakan lembaga penyalur atau SPBU wajib menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran. Untuk produk subsidi seperti Solar dan Pertalite, penggunaan kode QR juga menjadi bagian dari mekanisme penyaluran yang berlaku.
Pertamina turut menyediakan saluran pengaduan melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun keluhan terkait pelayanan SPBU.
Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Hermawan mengenai permintaan klarifikasi yang disampaikan Ketua LIN Sulteng belum diperoleh.
Keterangan dari pengelola tiga SPBU yang disebut dalam informasi LIN Sulteng juga masih dinantikan, termasuk penjelasan dari Pertamina Patra Niaga terkait mekanisme pengawasan distribusi solar subsidi di wilayah tersebut.
Redaksi Suara Nusantara Palu.com membuka ruang yang seluas-luasnya bagi Kapolres Tolitoli, Polda Sulawesi Tengah, pengelola SPBU, Pertamina Patra Niaga, maupun pihak lain yang disebut untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, atau informasi tambahan sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : SN-PALU
Sumber Berita: Liputan
Loading ...