Opini penulis:
Nama: Darmawangsa
Jabatan: Anggota Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perjuangan Sulawesi Tengah untuk memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil merupakan persoalan penting yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap langkah pemerintah daerah dan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan tersebut perlu mendapat perhatian sekaligus pengawasan dari masyarakat.
Sebagai bagian dari generasi muda Sulawesi Tengah, saya memandang bahwa perbedaan pandangan dalam mengawal kebijakan publik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Kritik dari organisasi masyarakat sipil, termasuk Yayasan Hijau Keadilan Indonesia (YHKi), tentu memiliki ruang dan fungsi penting sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah.
Namun, kritik sebaiknya tetap ditempatkan dalam kerangka membangun. Jangan sampai perbedaan pandangan justru membuat energi masyarakat terpecah dan mengurangi semangat daerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD untuk mendorong revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 157 serta memperjuangkan keadilan DBH tentu membutuhkan proses. Lobi dan komunikasi dengan pemerintah pusat tidak selalu menghasilkan keputusan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan ruang sekaligus tetap melakukan pengawasan secara kritis.
Bagi saya, dukungan bukan berarti memberikan cek kosong kepada pemerintah. Justru dukungan harus berjalan bersama transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan DPRD perlu menyampaikan perkembangan perjuangan tersebut kepada publik secara terbuka, termasuk mengenai tindak lanjut atas komitmen revisi regulasi dan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan perjalanan maupun kegiatan lobi.
Di sisi lain, masyarakat juga harus mengawal agar perjuangan tersebut tidak berhenti pada pernyataan atau janji. Harus ada target, perkembangan yang jelas, serta hasil yang dapat diukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tengah.
Jika DBH Sulawesi Tengah nanti meningkat, tambahan ruang fiskal tersebut harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan generasi muda harus menjadi bagian dari prioritas.
Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat sipil di Sulawesi Tengah untuk tidak terjebak dalam kecelakaan yang saling menjatuhkan. Mari berbeda pendapat dengan tetap menjaga persatuan dan kepentingan daerah.
Kita membutuhkan kritik yang tajam tetapi obyektif, dukungan yang konstruktif, serta pengawasan yang transparan. Pemerintah perlu diberi kesempatan untuk bekerja, namun pada saat yang sama harus siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan hasil perjuangannya kepada masyarakat.
Pada akhirnya, perjuangan DBH bukan milik pemerintah, DPRD, organisasi pemuda, maupun kelompok tertentu. Ini merupakan kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh pihak mengawali proses bersama-sama hingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Darmawangsa
Anggota Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah
Loading ...