PALU, SUARA NUSANTARA PALU — Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah meminta seluruh pihak menyikapi secara berimbang proses perjuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 157.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Pelopor Pemuda Tadulako Sulteng, Idrus Latopada, sebagai tanggapan atas perhatian dan kritik Yayasan Hijau Keadilan Indonesia (YHKi) terhadap penggunaan anggaran publik serta proses kebijakan di Sulawesi Tengah, Sabtu,22 Agustus 2026.
Idrus mengatakan, pihaknya menghargai kepedulian YHKi sebagai organisasi masyarakat sipil yang turut mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Namun, menurutnya, pengawasan tersebut perlu berjalan seiring dengan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dan DPRD memperjuangkan kepentingan Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami dari Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah menghargai kepedulian YHKi dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Namun, kami menilai perlu ada keseimbangan dalam menyikapi upaya yang sedang dilakukan pemerintah provinsi dan DPRD Sulteng,” ujar Idrus.
Menurut Idrus, perjuangan revisi Kepmen ESDM Nomor 157 serta upaya memperoleh DBH yang lebih adil merupakan agenda strategis karena berkaitan dengan kepentingan daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah.
Ia menilai proses komunikasi dan lobi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak selalu dapat menghasilkan keputusan atau dokumen dalam waktu singkat. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses tersebut secara konstruktif.
“Alih-alih saling melemahkan, mari kita satukan barisan. YHKi sebagai organisasi masyarakat sipil kami harapkan bisa menjadi mitra kritis yang membangun, bukan yang menjatuhkan semangat perjuangan daerah,” katanya.
Pelopor Pemuda Tadulako juga mengusulkan agar proses perjuangan DBH dan revisi Kepmen ESDM tersebut dikawal secara terbuka. Salah satunya dengan memastikan setiap komitmen terkait revisi regulasi memiliki tindak lanjut yang jelas dan dapat diketahui publik.
Selain itu, organisasi kepemudaan tersebut mendorong adanya transparansi mengenai perjalanan dinas maupun kegiatan lobi yang berkaitan dengan perjuangan DBH, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara objektif.
Idrus juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya peningkatan DBH bagi Sulawesi Tengah. Menurutnya, apabila DBH daerah meningkat, ruang fiskal pemerintah daerah juga berpotensi lebih besar untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pendidikan, lapangan kerja, serta pengembangan pemuda.
“DBH yang lebih adil berarti ada ruang anggaran yang lebih besar untuk kepentingan rakyat. Karena itu, mari kita kawal bersama agar perjuangan ini benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski memberikan dukungan, Pelopor Pemuda Tadulako menegaskan pentingnya kritik dan pengawasan publik dalam proses tersebut. Menurutnya, kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah, sepanjang disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kritik boleh, pengawasan juga penting. Tetapi jangan sampai kritik mematikan semangat perjuangan daerah. Kami memberikan ruang dan waktu kepada Gubernur dan DPRD Sulteng untuk membuktikan hasil perjuangannya,” kata Idrus.
Pelopor Pemuda Tadulako berharap seluruh elemen masyarakat sipil, pemuda, pemerintah daerah, dan DPRD dapat bersama-sama mengawal persoalan DBH secara transparan dan objektif.
Pihaknya juga menekankan bahwa perjuangan tersebut perlu dilihat sebagai kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah secara luas, bukan sebagai kepentingan kelompok tertentu.
Penulis : Anjasman/Redaksi
Editor : SN PALU
Sumber Berita: Liputan
Loading ...